Pentagon terus melanjutkan rencana untuk membangun pusat data kecerdasan buatan di pangkalan militer, menyewakan lahan federal kepada perusahaan swasta untuk menampung infrastruktur komputasi di balik percepatan ambisi AI militer AS, sebuah langkah yang kini mendapat pengawasan tajam dari Kongres.
Anggota parlemen di kedua majelis memajukan langkah-langkah yang akan memaksa Departemen Pertahanan untuk memperlambat dan lebih transparan mengenai di mana dan bagaimana mereka membangun pusat data, menurut laporan Politico. Dorongan ini mencerminkan meningkatnya kegelisahan di Capitol Hill bahwa militer bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilakukan pengawasan, dengan menyewakan instalasi federal yang sensitif kepada perusahaan swasta dengan sedikit akuntabilitas publik. For more context on this story, see our ongoing AI industry coverage.
Menyewa Basis untuk Server
Departemen Pertahanan telah menyewakan lahan kepada perusahaan swasta untuk membangun pusat data yang diusulkan untuk pangkalan militer, Politico melaporkan, mengutip kekhawatiran Kongres yang muncul. Pengaturan ini memungkinkan Pentagon untuk dengan cepat memperluas kapasitas komputasi yang dibutuhkan untuk AI, mulai dari manajemen pertempuran dan deteksi ancaman hingga logistik, tanpa membangun dan mengoperasikan fasilitas itu sendiri.
Kecepatan itu harus dibayar mahal. Kritikus dan anggota parlemen khawatir bahwa penyewaan lahan pangkalan kepada operator komersial menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan infrastruktur, bagaimana listrik dan air yang dikonsumsi oleh fasilitas tersebut diperhitungkan, dan apa yang terjadi pada masyarakat dan operasi militer di sekitar infrastruktur tersebut. Pusat data terkenal haus kekuasaan, dan menempatkannya di instalasi militer menambah lapisan sensitivitas keamanan nasional yang tidak pernah dirancang untuk ditangani oleh peraturan pusat data komersial yang ada.
Kongres Mendorong Transparansi
Sebagian besar tindakan kongres yang sedang dipertimbangkan tidak akan langsung menghalangi pembangunan Pentagon. Sebaliknya, menurut Politico, hal ini memerlukan studi, evaluasi, dan perencanaan tambahan yang akan memaksa Departemen Pertahanan untuk mempertimbangkan, dan bersikap transparan mengenai, usulan pusat data sebelum melakukan peletakan batu pertama.
Ketentuan-ketentuan ini sedang berjalan melalui proses legislatif sebagai bagian dari perdebatan kebijakan pertahanan yang lebih luas, termasuk seputar Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act), yang telah menjadi sarana berulang bagi anggota parlemen yang berupaya menerapkan batasan terhadap AI militer. Komite Angkatan Bersenjata Senat telah mengembangkan batasan AI militernya sendiri untuk rancangan undang-undang pertahanan tahun fiskal 2027, yang mencerminkan keinginan bipartisan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat bahkan di antara anggota parlemen yang secara luas mendukung teknologi tersebut.
Di Balik Dorongan: "AI Arsenal" senilai $30 Miliar
Penolakan Kongres terjadi ketika Pentagon berupaya melakukan salah satu pembangunan infrastruktur AI yang paling ambisius di pemerintahan federal. Menurut dokumen anggaran yang dilaporkan oleh DefenseScoop, Departemen Pertahanan meminta hampir $30 miliar, khususnya sekitar $29,5 miliar, pada tahun fiskal 2027 untuk membeli dan mengaktifkan superkomputer AI generasi berikutnya dan memodernisasi infrastruktur komputasi militer.
Sebagian besar pengeluaran tersebut diatur berdasarkan apa yang disebut Pentagon sebagai inisiatif AI Arsenal, sebuah upaya untuk membangun portofolio pusat data yang sangat aman dan memusatkan aset superkomputer di seluruh pasukan gabungan. Seorang pejabat yang dikutip oleh DefenseScoop mengaitkan upaya tersebut dengan Rencana Aksi AI Gedung Putih, yang menekankan pentingnya infrastruktur AI yang kuat. Besarnya permintaan tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya komputasi AI dalam rencana modernisasi militer, dan mengapa Kongres enggan membiarkannya berjalan begitu saja.
Ketegangan yang Akrab
Bentrokan mengenai pusat data militer mencerminkan perdebatan nasional yang lebih luas mengenai pesatnya penyebaran infrastruktur AI. Di seluruh negeri, komunitas lokal, perusahaan utilitas, dan kelompok lingkungan hidup menentang pusat data berskala besar, dengan alasan melonjaknya permintaan listrik, konsumsi air, dan beban pada jaringan listrik lokal. Ketika fasilitas-fasilitas tersebut ditempatkan di pangkalan-pangkalan militer, kekhawatiran tersebut diperkuat oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai keamanan nasional dan pengawasan demokratis.
Industri swasta bergerak secara paralel. Pelaporan sebelumnya menunjukkan bahwa SpaceX telah melakukan pembicaraan untuk memasok Pentagon dengan kekuatan komputasi AI senilai miliaran dolar, sebuah tanda bahwa Departemen Pertahanan sedang melakukan berbagai cara, mulai dari menyewa lahan hingga kemitraan komersial, untuk memenuhi kebutuhan komputasi. Para pengkritik berpendapat bahwa luasnya pengaturan ini membuat mereka lebih sulit untuk dipantau.
Taruhannya bagi AI Militer
Bagi Pentagon, perhitungannya sangatlah jelas: AI kini menjadi pusat peperangan, dan departemen tersebut berpendapat bahwa AI tidak bisa menunggu lama. Para perencana pertahanan AS telah berulang kali menganggap kecerdasan buatan sebagai hal yang penting untuk mengimbangi musuh-musuhnya, khususnya Tiongkok, dalam persaingan teknologi yang bergerak cepat. Urgensi tersebut tercermin dalam tingginya permintaan belanja dan kemauan untuk bereksperimen dengan model kontrak baru.
Bagi Kongres, risikonya adalah jaringan pusat data militer yang luas dan tidak jelas, beberapa dioperasikan oleh perusahaan swasta di lahan federal yang disewakan, dibangun sebelum ada pihak yang benar-benar menilai konsekuensinya. Kekhawatiran para pembuat undang-undang mencakup biaya, dampak lingkungan, keamanan siber, dan pertanyaan mendasar apakah operator swasta di pangkalan militer harus menerapkan standar yang sama seperti pemerintah.
Cara mengatasi ketegangan ini tidak hanya akan membantu membentuk masa depan AI militer, namun juga preseden mengenai cara pemerintah AS mengelola lonjakan infrastruktur yang kini membentuk kembali perekonomian secara keseluruhan. Tuntutan para pembuat undang-undang pada dasarnya sederhana saja: sebelum server-server tersebut dioperasikan di pangkalan-pangkalan negara, Pentagon harus menjelaskan dengan tepat apa yang sedang dibangunnya, dan alasannya.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
